![]() |
Ket Gam : Foto Jajaran Pemdes, Ketua dan Anggota BPD Buke |
CHANNELSULTRA.COM, BUKE - Pasca usai dilantik menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang definitif oleh Bupati Konawe Selatan beberapa Hari yang lalu, BPD Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan gelar rapat perdana bersama Pemerintah Desa, yang berlangsung Pada Hari Rabu 3 Mey 2023, yang berlangsung di Balai Desa Buke sekira pukul 09.00 wita hingga usai pukul 12.00 wita
Rapat perdana yang digelar oleh lembaga BPD, merupakan upaya dalam mengawali tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pengawasan di Desa yang sekaligus menjadi corong aspirasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan terhadap baik buruknya pelaksanaan roda pemerintahan di Desa, juga merupakan langka nyata pengurus BPD yang baru untuk membangun hubungan silaturahim antara sesama lembaga Desa, antara Lembaga dan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat serta seluruh elemen demi terciptanya hubungan yang harmonis serta sinergitas yang lebih baik
Kegiatan ini dipandu langsung oleh Ketua BPD sekaligus menjadi moderator dalam jalannya forum yang berlangsung sangat hidup, sehingga peserta forum begitu sangat antusias untuk menyampaiakan apa yang menjadi aspirasinya tanpa harus bersabar untuk lebih awal mendengarkan pemaparan layaknya dalam diskusi atau musyawarah lainnya
![]() |
Ket Gam : Foto Peserta Rapat Yang Berlangsung Di Balai Desa Buke |
Dalam penyampaiannya, Ketua BPD Desa Buke, Syamsuddin mengatakan bahwa, syukur alhamdulillah, atas rahmat dan nikmatNya yang diberikan pada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir dalam rapat perdana yang kami gelar, ucapnya dalam mengawali sambutannya
Hari ini, merupakan kegiatan awal kami dalam menjalankan tugas sebagai lembaga BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai lembaga pengawasan di Desa, guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat atas beberapa isu yang berhembus ditengah - tengah masyarakat, sekaligus untuk membangun hubungan harmonisasi antara sesama Lembaga BPD, Pemdes dan jajarannya, serta seluruh elemen dan stakeholders yang ada sehingga tercipta sinergitas yang lebih baik kedepannya.
Menurutnya, sebagai lembaga BPD yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua dan 3 anggota, sebelum melaksanakan tugasnya agar lebih awal mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya sebagai lembaga, sehingga dalam melaksanakan perannya sebagai corong aspirasi dan lembaga pengawasan di Desa dapat berjalan sesuai tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan yang ada, jelasnya Ketua BPD
Hal yang mendasari dilaksanakan forum ini, sambungnya, selain untuk melakukan harmonisasi antara lembaga dengan Pemdes serta elemen lainnya, juga untuk membahas terkait beberapa hal penting diantaranya, terkait transparansi, rangkap jabatan, dan adanya jajaran pemdes yang enggan melaksanakan tugas serta menyangkut alokasi anggaran Dana Desa, dan terdapatnya satu waraga yang layak diberikan BLT namun faktanya tidak masuk sebagai KPM, katanya
Masi Ketua BPD Buke, dari beberapa hal tersebut diharapkan Kades dan jajarannya dapat memberikan klarifikasi sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahaminya terkait beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat
Kami berharap, kata Dia, agar Kades dan jajarannya agar dapat melaksanakan roda pemerintahan yang lebih transparan, baik itu menyangkut pengangkatan aparatnya maupun terkait alokasi Dana Desa setiap tahunnya, sehingga Kami ( Lembaga BPD ) dan masyarakat tahu, apa yang menjadi program kerja Desa dalam penggunaan Dana Desa serta siapa yang menjalankan tugas - tugas pemerintahan ( Aparat )
Terkait adanya Aparatnya yang memiliki tugas doble dan yang enggan atau malas melaksanakan tugasnya, sebaiknya kades lakukan evaluasi, sehingga proses pelaksanaan roda pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan riak - riak dari masyarakat, tutur Syamsuddin
Diharapkan seluruh elemen dan stakeholders yang ada di Desa Buke, untuk sama - sama mendukung program pemerintah Desa, baik itu terkait alokasi Dana Desa maupun program - program pemerintahan lainnya. Selain itu, tambahnya lagi, mengingatkan pada Kades untuk tidak alergi dengan adanya saran dan masukan dari masyarakat, baik itu bersipat kritikan maupun berupa ide dan saran, urainya
Secara kelembagaan sebagai BPD, tentuhnya akan mendukung penuh seluruh program pemerintahan Desa, yang dilaksanakan secara transparan, dan ketika sebaliknya, pemdes melaksanakan pengelolaan Dana Desa tidak transparan maka Lembaga BPD akan menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) di Kampung. Dan terkait papan APBdes agar secepatnya dipajang agar masyarakat dapat mengetahui apa - apa saja yang akan direalisasikan tahun ini dan pada Desember nanti 2023 secara kelembagaan akan meminta pertanggung jawaban pemdes terkait penggunaan anggaran Dana Desa tahun 2023, tutupnya
Di Ruangan yang sama, mantan Kades Buke, Yunus Gamundu menyampaikan bahwa, terkait forum ini, sebaiknya BPD dan Pemerintah Desa lebih awal memaparkan agendanya, sehingga peserta rapat dapat memberikan sanggahannya, kalo seperti ini apa yang kami harus sampaikan. Pemaparan terkait alokasi Dana Desa tidak ada bahkan papan APBdes juga tidak ada, sehingga masyarakat menjadi bingung, ucapnya
Menurutnya, ketika ada pemaparan lebih awal, maka akan ada sanggahan, sehingga ketika ada hal yang menjadi persoalan maka kita akan diskusikan dan musyawarakat sehingga menemui jalan keluarnya, pungkasnya
Diforum ini, Kades Buke menyampaikan bahwa, sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karen kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir memenuhi undangan BPD dalam rangka musyawarah perdana untuk membahas beberapa hal penting, ucap Nuratia
Antusias masyarakat dalam rapat saat ini, sangat kami apresiasi, sebab baru rapat kali ini tingkat partisfasi masyarakat begitu tinggi, banyak yang hadir semoga ini menjadi awal dan momentum yang baik kedepannya
Selaku pemerintah Desa, patut kami menyampaikan apresiasi yang setinggi - tingginya pada ketua BPD dan anggota, atas agenda yang saat ini berlangsung, karena forum ini merupakan tempat untuk saling mengingatkan satu sama lain.
Terkait apa yang disoal, itu kami akui dan akan kami perbaiki, karena menjalankan pemerintah Desa ini baru yang pertama kalinya, memang kami sebelumnya telah masuk dalam sistem pemerintahan Desa, namun itu hanyalah kader PKK bukan sebagai Kades. Olehnya itu, kami masi belajar menjadi pemerintah. Jika didalam Kami memimpin sebagai Kades ada yang salah maka dengan sepenuh hati kami akan menerima masukan dan saran, apalagi kalo saran dan kritikannya disampaikan langsung di Kediaman Kami, jangan sungkan silahkan ketempat kami sampaikan apa yang kurang pas dalam kami menjalankan pemerintahan ini, atau kalau tidak sempat ketempat Kami, lewat BPD juga boleh, asal jangan disampaikan bukan pada tempatnya, harap Nuratia
Sedangkan mantan ketua BPD, Amrin, juga menyoal terkait alokasi dana 20 juta, dari alokasi anggaran ketahanan pangan, yang berdasarkan hasil musyawarah akan dibagikan sebanyak 5 juta pada masing - masing Dasa wisma untuk kebutuhan pembuatan dan pengolahannya, namun pembuatan masing - masing Dasa wisma usai berkat swadaya masyarakat. Hingga saat rapat Dana tersebut tak diketahui kemana rimbanya, ucapnya
Terkait Dana ketahanan pangan 20 juta yang awalnya berdasarkan rapat akan dibagikan pada masing - masing Dusun untuk dana pembuatan dan pengelolaan Dasa wisma, mantan Bendahara menjelaskan bahwa, memang benar, berdasarkan hasil rapat saat itu kesimpulannya akan dibagikan perdusun, tetapi dari hasil komunikas dan koordinasi oleh DPMD tidak dibolehkan dilakukan pembuatan dasa wisma, karena lahannya tidak memungkinkan untuk ditanami Jagung karena sempit, tegasnya
Sehingga, kata Dia, maka difokuskan pada satu tempat saja dengan membuat kebun Dusun/Desa yang memungkinkan lahannya ditanami jagung. Jadi apa yang disampaiakan mantan ketua BPD itu benar, bahwa kebun dasa wisma usai dikerja oleh swadaya atau gotong royong, tetapi dana tersebut kemarin sudah kami belanjakan Racun, bibit jagung. Dan jagung yang ditanami di kebun Dusun/Desa, ditempat ini saya katakan tidak berhasil atau gagal karena pada saat tanam itu musim panas dan pembuatan kebun Dusun/Desa tersebut menggunajan tenaga mesin bukan manual, sehingga anggarannya digunakan dalam proses pengoahan, tuturnya
Jadi, sambungnya, ketika diperiksa dana 20 juta tersebut menjadi temuan, maka kami insaallah siap mengembalikan, tutup usmanto mantan Bendahara Desa Buke
Untuk diketahui, saat forum terungkap banyak hal, yang salah satunya yang sangat menarik adalah terkait pengadaan bibit Pinang batara, bahwa sudah ada jumlah bibit yang akan diadakan beserta anggarannya, namun proses verifikasi Calon Petani Calon Lahan ( CPCL ) tidak dilakukan dan tidak diketahui siapa - siapa calon penerimanya serta berapa jumlah luas lahan yang akan ditanami Pinangbatara tersebut
Forum rapat tersebut dihadiri Kades Buke, Ketua BPD dan Anggota, sekertaris, jajaran pemdes lainnya, mantan Kades Buke dan masyarakat.
Laporan : Ar
Editor : Redaksi