CHANNELSULTRA.COM, KENDARI - Persoalan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa pula, dan karena itu pula patut melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mengurangi angka Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( KKN ) di Negeri yang kita cintai ini.
Sebagai upaya menumbuhkan kesadaran publik dan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh jenis kegiatan fisik yang menggunakan anggaran, baik anggaran dari APBD maupun APBN, sehingga dengan demikian, setiap tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi se Dunia
Sehubungan dengan hal tersebut, Organisasi Media Pers, melalui Dewan Pengurus Daerah, Persatuan Pewarta Warga Indonesi Sulawesi Tenggara ( DPD - PPWI Sultra) akan menyelenggarakan Aksi Unjuk Rasa di markas besar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Republik Indonesia, sebagai bentuk kepekaan terhadap persoalan korupsi yang kian Hari kian menyengsarakan rakyat Bangsa dan Negara.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab DPD - PPWI SULTRA, sebagai Organisasi yang tupoksinya sebagai lembaga control dalam Menyuarakan ketimpangan dalam penggunaan Anggaran APBD/APBN sejak tahun 2018 hinga 2021 yang ada di Sulawesi Tenggara, Baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi
Oleh karenanya, dalam Surat terbuka Ketua DPD - PPWI Sulawesi Tenggara, La Songo, Dalam Pers rilisnya, menyampaiakan bahwa, meskipun Ketua DPD PPWI - Sultra baru dilantik, namun persoalan Korupsi merupakan sebuah persoalan yang besar, sehingga kemudian akan segera Menyerukan Kepada seluruh Pengurus Besar PPWI Sulawesi Tenggara, Baik DPD Maupun DPC serta seluruh jajarannya, agar mempersiapkan diri dan harus ikut serta dalam agenda memperingati Hari Anti Korupsi di KPK-RI di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2021
Ketua DPD PPWI Sultra menuturkan bahwa PPWI Sultra sejauh ini meski baru seumur jagung, namun secara ke anggotaan yang bergabung didalamnya merupakan dari orang - orang yang sudah berpengalaman dalam organisasi, ucapnya
Masi La Songo, kami berharap agar seluruh Pengurus DPD-DPC PPWI Sulawesi Tenggara, segera mempersiapkan dan dilengkapi data - data yang selama ini dikumpulkan termasuk data - data yang blunder di APH Sultra, agar dalam peringatan Hari Anti Korupsi nanti kita akan presure bersama sama, tuturnya
Lebih lanjut, ketua DPD PPWI Sultra membeberkan bahwa ada beberapa Informasi Data Dugaan Kourpsi yang terjadi mulai dari kabupaten dan kota serta Provinsi yang dihimpun dari beberapa Anggota PPWI sultra, yang terjadi sejak dari 2018 - 2021, urai Songo
Dalam pers rilisnya, Ketua DPD PPWI Sultra membidik Duggan Korupsi APBD/APBN dari TA.2018 hingga 2021, terutama pada realisasi anggaran Infrastruktur Jalan, Rehab Gedung sekolah, Kantor, Pengadaan Sapi, Pengadaan Alsintan, Pengadaan Alat perikanan dan Jalan Kota dan Kabupaten serta Provinsi, kemudian Realisasi Anggaran Dana Covid 19 dari tahun 2020 - 2021, serta penyaluran Dana Desa (DD) beber La Songo
Oleh karena itu,kata Dia, kembali menyerukan agar kepada seluruh pengurus DPD-DPC PPWI Sultra untuk segera merampungkan data data Dugaan Korupsi yang masih belum masuk dalam kajian di dalam pengurusan,"
,"Iya sementara ini Anggota PPWI masih merampungkan data data yang akan di bawa ke KPK -RI, meski sudah ada data yang akan kami bawa nanti ke KPK, tapi masih banyak data data dari ke Daerah ke pengurusan masin masing, karena itu saya imbau ke anggota agar segera merampungkan dan melengkapi data - data, sehingga bisa kita kaji bersama lalu kemudian setelah dimasukan dalam daftar merah catatan DPD-DPC PPWI SULTRA, Pungkasnya.
Laporan : Tim
