Anehnya, alokasi anggaran sebesar 200 juta lebih telah semuah dicairkan oleh Pelaksana Jabatan ( PJ ) Kepala Desa Wulele pada saat itu ( 2019 ), namun pembangunannya tidak berjalan hingga sampai usai, saat ini hanya tampak Pondasi hingga cor slop dan Tiang Besi yang terlihat kumu seperti bangunan tua diselimuti rerumputan dan belukar, atas hal tersebut diatas, membuat gerah Masyarakat Desa Wulele hingga angkat bicara.
Menurut salah satu Warga Desa Wulele yang juga sebagai Tokoh Masyarakat saat ditemui mengatakan bahwa, kegiatan Pembangunan Gedung TK yang begitu besar menelan anggaran hingga 200 juta lebih tahun 2019 diduga nyaris tidak terlaksana atau mangkrak pembangunannya, seperti yang terlihat saat ini", ucap Sairuddin dalam wawancara, Jum,at 12 Pebruari 2021.
"Kegiatan Pembangunan Gedung TK ini merupakan tanggung Jawab Penjabat Desa ( PJ ), dimana pada saat itu Kades Defenitip telah berakhir masa jabatannya sehingga roda pemerintahan dilaksanakan oleh yang diangkat sebagai PJ yang dijabat oleh Pak Erlan", katanya.
Selain tidak selesai pembangunannya juga tempatnya tidak sesuai, yang seharusnya bukan disini karena ini sepotong merupakan Lokasi Sekolah dan sepotong nya lagi masuk area Mesjid", urai salah satu Tokoh Masyarakat yang juga ketua Komite.
Masi Sairuddin, Kami berharap pada Pemerintah Daerah ( Pemda ) Konawe Selatan melalui Dinas terkait, sekiranya persoalan ini agar dapat ditindak lanjuti karena telah menimbulkan dampak sosial ditengah - tengah Masyarakat, yang mengakibatkan banyak anak - anak kami yang tidak dapat sekolah dan sebagian para Orang Tua siswa harus berjuang tiap hari mengantar anak - anak pergi pada sekolah TK di Desa sebelah.
Di tempat Terpisah, Kepala Desa Wulele saat disambangi di Kediamannya menjelaskan bahwa, pembangunan Gedung TK tahun 2019 lalu menelan anggaran hingga 200 juta lebih, namun pembangunannya Hinga sampai saat ini tidak diselesaikan, sementara anggarannya telah dicairkan seluruhnya, tukasnya.
"Pembangunan Gedung TK merupakan Program kerja tahun 2019 lalu, yang merupakan program Dana Desa sebelum masa jabatan saya berakhir, namun yang melaksanakan eksekusinya atau proses pembangunannya adalah Pelaksana Jabatan Desa yang dijabat oleh saudara Erlan", jelas Amiruddin.
Menurut Amiruddin, bahwa Pelaksana Jabatan Kepala Desa harus bertanggung jawab atas bangunan TK yang tidak selesai pembangunannya, apalagi seluruh anggarannya telah dicairkan. Sehingga sudah banyak warga yang mempertanyakan pada Saya tentang kejelasan Pembangunannya yang sampai saat ini masi begitu - begitu saja.
Kata Dia, sudah pernah berkonsultasi pada pihak Bank agar sisa anggaran pencairan tahap akhir tahun 2019 sebesar 80 juta agar tidak dicairkan karena pekerjaan pembangunan Gedung TK belum selesai, namun faktanya tetap dicairkan oleh yang bersangkutan ( PJ ) ungkap Kades Wulele.
Andai saja anggaran pembangunan Gedung TK pada tahap akhir 2019 belum dicairkan, tambahnya, maka Pemerintah bersama Masyarakat Desa Wulele siap bergotong royong untuk menyelesaikan pembangunannya, meskipun 80 juta anggarannya Masi kurang akan kami tambahkan melalui swadaya murni, pungkasnya.
Laporan : Tim.
